Pemberi Gratifikasi Akil Ditelusuri

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri bukti-bukti keterlibatan pemberi gratifikasi dan janji kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar dalam pengurusan delapan sengketa pilkada yang disidangkan di MK.

Tujuh dari delapan sengketa pilkada itu diduga telah terjadi tindak pidana gratifikasi yang melibatkan Akil Mochtar. Sengketa pilkada itu sengketa Pilkada Kota Palembang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Provinsi Banten, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Sedangkan satu sengketa pilkada diduga terjadi pemberian janji kepada Akil Mochtar yakni Pilkada Provinsi Jawa Timur. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, kasus Akil yang sudah masuk tahap pelimpahan ke penuntutan bukan berarti kasusnya sudah berhenti. Apalagi, Akil sudah menjadi tersangka dalam beberapa sangkaan dugaan suap dalam pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Kemudian gratifikasi, penerimaan janji, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut dia, menjerat pemberi gratifikasi dan janji tersebut butuh pendalaman dan penelusuran lebih jauh. “Buktibuktinya kita dalami dulu. Masih terus kita kembangkan. Kalau sudah ada dua alat bukti yang cukup, bisa (ditersangkakan),” ujar Abraham di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Karena itu, Abraham berharap masyarakat dapat bersabar mengikuti proses yang tengah dilakukan KPK. Penyidik membutuhkan waktu untuk mengembangkan kasus ini.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, dalam dugaan penerimaan gratifikasi, ada beban pembuktian yang harus dilihat. Dalam Pasal 12 B yang disangkakan kepada Akil tertuang dua hal. Pertama, bila gratifikasinya di bawah Rp10 juta, beban pembuktian ada di jaksa. Kedua, jika nilai gratifikasinya di atas Rp10 juta, beban pembuktiannya ada pada terdakwa, Akil. Dia mengungkapkan, kasus gratifikasi dan/atau janji Akil dalam delapan sengketa pilkada ini akan diuji di persidangan.

“Untuk yang Kota Palembang, Empat Lawang, Buton, sampai Jawa Timur itu dilihat seperti apa di sidang nanti. Kalau terbukti dalam sidang Akil, bisa dikembangkan ke pemberinya,” ungkap Johan. Dikonfirmasi apakah KPK hanya menunggu fakta persidangan untuk mendalami keterlibatan pihak lain, Johan mengku tidak hanya itu sebab masih ada keterangan lain berupa kesaksian sejumlah saksi.

Namun, kesaksian ini harus tetap divalidasi untuk melihat apakah benar pengakuanpengakuan tersebut didukung bukti-bukti atau tidak. Fakta persidangan akan memiliki nilai sendiri. “Apalagi kesaksian di sidang ada di bawah sumpah,” ucap Johan. Pakar hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani mengatakan, jika memang KPK menjerat Akil dalam delapan kasus dugaan gratifikasi dan janji tersebut, sudah seharusnya secara hukum KPK juga wajib membuktikannya.

Itu dilakukan dengan membuktikan bahwa dalam perkaraperkara tersebut melibatkan tersangka lain. Menurut dia, pada prinsipnya tidak hanya penerima suap atau gratifikasi yang terkena hukum. “Tapi, pemberi juga harus ikut dihukum,” kata Syafrani kepada KORAN SINDOkemarin. Dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Akil sudah dijerat bersama terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Chairun Nisa (penerima suap) dengan terdakwa pemberi suap mantan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Komisaris PT Berkala Maju Bersama Cornelis Nalau Antun.

Nisa didakwa bersama-sama Akil menerima Rp3,075 miliar dari Hambit dan Cornelis. Sementara dalam suap sengketa Pilkada Lebak, Akil dan advokat Susi Tur Andyani disangka menerima Rp1 miliar dari Tb Chaeri Wardhana alias Wawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Akil disangkamelanggarPasal12huruf c atau Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Untuk gratifikasi sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang, Akil disangka melanggar Pasal 12 B. Namun, siapa pemberi gratifikasi dalam kasus ini belum diungkap. Pada kasus dugaan pencucian uang, Akil disangka melanggar Pasal 3 dan 4 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Pasal 3 atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15/2002 UU TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara kemarin istri Wawan sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memanfaatkan libur Hari Raya Imlek untuk membesuk suaminya di Rutan KPK. Airin tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.15 WIB. Airin juga mengajak anak bungsunya, Ratu Ghefira Marhamah Wardana. sabir laluhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>