Pakar : Rizal Ramli Hanya Bisa Bikin Gaduh Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, HanTer – Pakar politik dan hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani menilai, tidak sepantasnya Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan didepan publik bahwa program nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berjalan yang dibuktikan dengan semakin maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) saat ini.

Sebab, katanya, pernyataan Rizal Ramli tersebut hanya bikin gaduh pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, ini bukan pertama kalinya Rizal Ramli mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. “Ini mengganggu irama kerja dan psikologi kabinet karena dia adalah Menko. Harusnya dia sampaikan itu kepada menteri-menteri yang di bawah kordinasinya untuk lebih kongkrit bekerja dan melaksanakan revolusi mental yg diinginkan presiden. Bukan mengumbar masalah ke publik,” kata Andi Syafrani kepada Harian Terbit, Selasa (15/9/2015).

Menurutnya, program nawacita Jokowi juga tidak bisa menjadi patokan dalam memberantas KKN di negeri ini. Dikarenakan, porsi pemerintah tentunya pada aspek preventif dan membuat pengawasan internal yang kuat agar KKN bisa direduksi. “Yang jelas, pemerintah pusat tidak bisa dengan gampang memastikan nawacita akan mengurangi KKN jika Nawacita sendiri masih belum jelas teknis penjabarannya dalam praktek pemerintahan,” jelasnya.

Meski demikian, sebutnya, sebagai bagian dari pemerintah, maka pernyataan Rizal Ramli tersebut tentu perlu diperhatikan sebagai otokritik dari dalam pemerintahan. Disatu sisi, tegasnya, sebagai orang yang sebenarnya punya kewenangan, seharusnya ia bertindak lebih kongkrit bukan hanya bicara. “Secara etis, tentu ini masalah. Jadi, menurut saya lebih baik Rizal Ramli bekerja dan bertindak kongkrit ketimbang hanya bersuara miring untuk dirinya sendiri sebagai pejabat,” tegasnya.

“Yang jelas pernyataan Rizal Ramli tidak pada tempatnya dan menunjukkan dirinya seakan bukan bagian dari pemerintah,” imbuhnya.

Senada dengan Andi, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Firman Manan mengatakan, pernyataan Rizal Ramli tersebut tidak pantas dilakukan yang dapat mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK. “Karena Rizal Ramli sekarang merupakan bagian dari pemerintahan, sebaiknya fokus untuk melakukan pembenahan internal dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan pada kementerian-kementerian yang berada di bawah kendalinya untuk mengeliminasi praktik-praktik KKN,” kata Firman Manan.

Menurutnya, kerja nyata dalam mengelola pemerintahan lebih penting dibandingkan terlalu banyak berwacana di ruang publik tanpa memperlihatkan langkah-langkah konkret untuk membantu merealisasikan agenda revolusi mental. “Justru dengan terlalu banyak berwacana di ruang publik, akan membentuk persepsi bahwa Rizal Ramli tidak mampu melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang merupakan bagian dari penugasannya sebagai Menko,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar politik dan hukum dari Universitas Al Azhar Jakarta, Rahmat Bagja berpandangan pernyataan Rizal Ramli tersebut ada benarnya sebagai refleksi pemerintah dalam menghadapi KKN yang semakin marak. Namun, sebutnya, pernyataan Rizal Ramli tersebut harus dibuktikan dengan kinerja beliau. “Mungkin refleksi pak Rizal melihat keadaan. Hal itu harus dimintakan keterangan dari beliau lebih dalam,” singkat Rahmat Bagja.

(Robbi)

sumber

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/09/15/41646/0/25/Pakar-Rizal-Ramli-Hanya-Bisa-Bikin-Gaduh-Pemerintahan-Jokowi-JK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>