MUI Dinilai Terjebak dalam Politik Praktis

PERNYATAAN sikap yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok membuat MUI dinilai telah ikut terjebak dalam politik kekuasaan.

“MUI seharusnya mengeluarkan pernyataan atau nilai-nilai yang bisa menjembatani perbedaan dan membawa perdamaian,” ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam diskusi bertajuk Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia di Jakarta, kemarin.

Senada, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi mengatakan pernyataan sikap MUI tidak pada tempatnya. Pasalnya pernyataan itu dikeluarkan saat publik DKI Jakarta sedang menuju perhelatan pilgub.

“Kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang terjadi di DKI itu kontestasi perebutan kekuasaan. Itu yang tidak disadari MUI. Seolah-olah dia menjalankan misi keagamaannya, tapi dia tidak menyadari terjebak dalam politik praktis,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan pernyataan Ahok terkait dengan Surah Al-Maidah ayat 51 dapat dikategorikan menghina Alquran dan ulama.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani menambahkan, MUI tidak bisa sembarangan mengeluarkan pernyataan sikap. Pasalnya MUI bukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) murni dan bukan pula lembaga swasta. “Sebagai representasi negara, apa yang dikeluarkan MUI harus memperhatikan aturan, UU, dan Pancasila. Sayangnya, selama ini tidak ada mekanisme untuk mengecek MUI. Ke depan, harus dicari formulasi yang tepat untuk menempatkan MUI dalam sistem hukum kita,” ujar dia.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, menegaskan tidak ada pihak-pihak yang berusaha menekan MUI agar mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kasus dugaan penistaan agama tersebut. MUI pun berkukuh tidak akan menarik pernyataan sikap mereka. (Deo/X-11)

http://www.mediaindonesia.com/news/read/72505/mui-dinilai-terjebak-dalam-politik-praktis/2016-10-17

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>