Kuasa Hukum Anggap Penetapan Tersangka Bupati Barru Tidak Lazim

MAKASSAR, KOMPAS.com – Bupati Barru Andi Idris Syukur mengaku belum pernah diperiksa sebagai saksi, meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dalam dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Pengakuan Idris diungkapkan melalui kuasa hukumnya, Andi Syafrani kepada KOMPAS.com saat dihubungi melalui telepon selularnya, Selasa (14/7/2015).

“Sampai sekarang, kami belum mendapat surat penetapan tersangka untuk klien saya. Sampai sekarang juga Bupati Maros belum pernah diperiksa sebagai saksi. Ya tentunya hal ini tidak lazim dalam proses penyelidikan,” kata Syafrani.

Syafrani mengungkapkan, awal pekan kemarin Bupati Barru mendapat surat pemanggilan klarifikasi dari Bareskrim Mabes Polri. Hanya saja, surat permintaan klarifikasi tersebut kedaluwarsa.

“Baru satu surat yang diterima, itu pun sudah lewat waktunya. Seumpama Selasa diterima suratnya, Senin jadwal klarifikasi di Bareskrim. Kebetulan saat itu juga kondisi kesehatan Bupati tidak memungkinkan untuk diklarifikasi karena sakit,” ujar Syafrani.

Dia menambahkan, Bupati Barru memiliki itikad baik dan akan memberikan keterangan terkait kasus tersebut. “Pak Bupati kooperatif jika dipanggil oleh penyidik,” tuturnya.

Sebelumnya telah diberitakan, penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Bupati Barru, Andi Idris Syukur sebagai tersangka pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. (Baca: Bareskrim Tetapkan Bupati Barru Tersangka Pemerasan dan Pencucian Uang)

“Betul. Penetapan tersangka itu didasarkan pada gelar perkara hari Rabu 9 Juli 2015,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak.

Berdasarkan penyelidikan, Andi diduga kuat memeras sejumlah perusahaan yang memakai fasilitas Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Uang hasil pemerasan tersebut, sebut Victor, dipakai untuk memperkaya diri sendiri.

Selain itu, Andi juga diduga kuat menerima gratifikasi atas pencairan dana pembangunan rumah toko dan pasar. Gratifikasi itu berupa satu mobil Toyota Alphard hitam dengan nomor polisi DD 61 AS.

“Sebagai kelanjutan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uangnya, ada barang yang pasti kami sita,” ujar Victor.

Andi dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Victor memastikan, penyidik akan memanggil Andi untuk dimintai keterangan sebagai tersangka setelah hari raya Idul Fitri 1436 H.

Penulis : Kontributor Makassar, Hendra Cipto
Editor : Bayu Galih

sumber

http://regional.kompas.com/read/2015/07/15/02310011/Kuasa.Hukum.Anggap.Penetapan.Tersangka.Bupati.Barru.Tidak.Lazim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>